MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL "SENGKETA INTERNASIONAL"

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL

Dengan Judul

SENGKETA INTERNASIONAL

Disusun Guna Melengkapi Tugas Kelompok

Disusun Oleh:

 Jeff Rekando Lubis

 Muhammad Saih

 Rispal Gunawan

 Wahyudi

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS PAMULANG

TANGSEL, 2016

Daftar Isi........................................................................................................................ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................iii

BAB I............................................................................................................................4

PENDAHULUAN ........................................................................................................4

1.1 Latar Belakang .................................................................................................4

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................4

1.3 Tujuan Penulisan..............................................................................................5

1.4 Manfaat ............................................................................................................5

BAB II...........................................................................................................................6

PEMBAHASAN ...........................................................................................................6

2.1 PENGERTIAN SENGKETA INTERNASIONAL ............................................6

2.2 PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL ................................................7

A. Intervensi.......................................................................................................8

B. Penyerahan (ekstradisi) .................................................................................8

C. Suaka (Asylum)..............................................................................................8

D. Hukum Netralitas ..........................................................................................9

E. Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian )..........................9

F. Suatu Wilayah Teritorial................................................................................9

G. Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi.....................................9

H. Permasalahan Terorisme .............................................................................10

I. Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa..........................................10

2.3 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI

MAHKAMAH INTERNASIONAL...........................................................................10

1. cara penyelesaian damai atau bersahabat..........................................................11

a. arbitrase. ........................................................................................................11

b. penyelesaian yudisial. ..................................................................................13

c. rujuk..............................................................................................................13

d. penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB .....................................14

e. Melalui peradilan internasional......................................................................15

2. penyelesaian sengekta internasional dengan cara kekerasan. ..........................15

1. blokade masa damai ....................................................................................15

2. Pertikaian Senjata.........................................................................................15

3. Reprisal ........................................................................................................15

BAB III .......................................................................................................................16

PENUTUP...................................................................................................................16

3.1 KESIMPULAN................................................................................................16

3.2 SARAN .............................................................................................................16

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................17

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA

sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga

mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi

dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan

pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk

maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin

masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tidak selalu

berjalan dengan lancar, namun adakalanya timbul ketidak serasian yang kemudian

menimbulkan sengketa di antara para pihak tersebut. Dalam hal terjadi sengketa

inilah diperlukan suatu usaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

Salah satu penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu melalui

konsiliasi (Conciliation) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa dimana pihak

ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak-pihak yang bersengketa untuk

mencapai perdamaian. Pihak ketiga sebagai konsiliator tidak harus duduk

bersamadalam perundingan dengan para pihak yang bersengketa akan tetapi lebih

mengarah pada hal berupa mengupayakan agar para pihak mau bertemu untuk

berunding dalam rangka mencapai perdamaian dan menyediakan fasilitas dan

pelayanan demilancarnya perundingan. Dalam hal ini penulis ingin memberi

pengertian lebih mendalam mengenai konsiliasi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dibahas :

1. Penyebab sengketa internasional

2. Cara penyelesaian sengketa internasional.

4

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi tugas kelompok hukum internasional

2. Untuk mengetahui sengketa internasional.

3. Untuk memberikan solusi terbaik dari masalah-masalah yang ada.

4. Untuk mengetahui seberapa jauh penyelesaian sengketainternasional melalui

konsiliasi dalam penerapan hukum yang berlaku.

Manfaat penulisan makalah ini adalah :

1. Memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan hukum tentang

penyelesaian sengketa internasional melaluikonsiliasi di Indonesia.

2. Sebagai sumbangan referensi bagi hukum tentang penyelesaian sengeta

internasional melalui konsiliasikhususnya di Indonesia.

3. Memberikan pengetahuan serta wawasan baik secarateoritis maupun secara

praktis terutama mengenai penyelesaian sengketa internasional.

5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN SENGKETA INTERNASIONAL

 Pengertian dasar sengketa (termasuk perbedaan pendapat,

perselisihan,ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan

bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu

peristiwa/ situasidan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang

berbeda terhadap peristiwa/ situasi tersebut.

 Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum

internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan

suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa

Internasional juga bisa diartikan sebeagai perselisihan yang trjadi antara negara

dengan negara, individu dengan individu, atau negara dengan badan/lembaga yang

menjadi subjek hukum internasional. Pengertian dasar sengketa (termasuk perbedaan

pendapat, perselisihan,ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan

bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu

peristiwa/ situasidan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang

berbeda terhadap peristiwa/ situasi tersebut. Pengertian konsiliasi yaitu “suatu cara

untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun dimana

suatuKomisi yang dibentuk oleh pihak-pihak,

6

Baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa , berada

pada pemeriksaan yang tidak memihak atassengketa tersebut dan berusaha untuk

menentukan batas penyelesaian yang dapatditerima oleh pihak-pihak, atau memberi

pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka

pinta”.Konsiliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan (enquiry) danmediasi

(mediation). Perbedaan diantaranya yaitu konsiliator memiliki peranintervensi yang

lebih besar daripada mediator, dalam konsiliasi pihak ketiga(konsiliator) secara aktif

memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan

sengketa. Mediator hanya mempunyai kewenanganuntuk mendengarkan, membujuk

dan memberikan inspirasi bagi para pihak.Mediator tidak boleh memberikan opini

atau nasihat atas suatu fakta atau masalah (kecuali diminta oleh para pihak). konsiliasi

merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta para pihak dapat

menerima atau menolak usulanrekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan

2.2 PENYEBAB SENGKETA INTERNASIONAL

Sengketa internasional bukan saja mencakup sengketa – sengketa antar negara.

Akan tetapi sengketa internasional dapat mencakup kasus - kasus lain yang berada

dalam lingkup peraturan internasional. Beberapa sengketa internasional itu antara lain

salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional, perbedaan

dan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional, perebutan sumber- sumber

ekonomi pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional,

7

intervensi terhadap kedaulatan negara lain serta penghinaan terhadap harga diri

bangsa. Masalah-masalah yang menyebabkan sengketa internasional adalah :

 Adalah tindkan suatu negara untuk mncampuri urusan negara lain.

Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila :

1. Campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri,

2. Campur tangan tersebut mengganggu kemerdekaanpolitik negara yang

B. Penyerahan (ekstradisi)

Adalah penyerahan seseorang yang di tuduh melakukan tindakan pidana

atau sudah dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan

diri ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asal. Orang yang dapat

diekstradisi adalah :

1. Warga negaranya sendiri

2. Warga negara dari negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi.

C. Suaka (Asylum)

Adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara

dari negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua kepentingan, yaitu

pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini

biasanya akan memperburuk hubungan antara negara yang memberikan suaka

dengan negara yang warga negaranya mendapatkan suaka.

8

D. Hukum Netralitas

Adalah suat sikap negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam

E. Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian )

Pasca perang dunia kedua (1945) muncul 2 blok kekuatan besar, yaitu blok

barat (liberal, membentuk pakta ketahabab NATO,) dibawah pimpinan Amerika

dan blok timur (komunis, membentuk pakta pertahanan Waraswa) dipimpin Uni

Soviet. Kedua blok tersebut , saling berebut pengaruh dibidang ideologi dan

ekonomi serta saling berlomba memprkuat senjata. Akibatnya , sering terjadi

konflik (senketa) di berbagai negara „yang menjadi korban.

F. Suatu Wilayah Teritorial.

Wilayah teritorial menjadi sangat kompleks manakala wilayah tersebut

menjadi sengketa „‟saling mengklaim‟‟ antarneagra yang berbeda. Misalnya,

masalah kepulauan Sipadan-Lingitan antara pemerintah Indonesia dengan

malaysia. Yang akhirnya berdasarkan penetapan Mahkamah Internasional kedua

pulau tersebut dimenangkan oleh Malaysia.

G. Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi.

Negara-negara selain yang memiliki hak veto di PBB dan pemenang Perang

Dunia ke-II, sulit untuk mendapat kepercayaan dunia internasional dalam

mengembangkan berbagai senjata yang berbasis teknologi nuklir dan biologi.

Mereka akan selalu dicurigai dan dianggap sebagai destabilitas untuk kawasan

9

sekitarnya. Misalnya, Korea Utara dan Iran sampai hari ini masih dicurigai

Amerika dan sekutunya, karena kepemilikan senjata nuklir.

H. Permasalahan Terorisme

Kasus Amerika-Afghanistan, kasusu ini diawali peristiwa 11 november

2001 atau peristiwa serangan teroris terhadap gedung World Trade Center dan

gedung Petagon di Amerika. Amerika menduga serangan tersebut dilakukan oleh

kelompok Islam Al-Qaeda (afghanistan) pmpinan Osama Bin Laden. Dampak

peristiwa ini adalah serangan/invasi Amerika dan sekutunya terhaadap negara

Afghanistan, Irak, dan Somalia (negara-negara yang dianggap sarang teroris).

I. Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa

Pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, dirasakan kurang adil oleh

sebaigan masyarakat atau daerah sehingga menuntut adanya otonomi lebih luas

ataupun sparatis (pemisahan untuk merdeka). Contoh, kasus GAM (Gerakan

Aceh Merdeka) di Indonesia yang menuntut kemerdekaan.

2.3 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI

MAHKAMAH INTERNASIONAL

Umumnya, metode-metode pnyelesaian sengketa internasional melalui

Mahkamah Internasional digolongkan dalam dua kategori, yaitu :

1. Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat

menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

10

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila

solusi yang dipakai atau yang dikenakan adalah melalaui kekerasan.

Di bawah ini akan dibahas metode-metode penyelesaian sengketa internasional

1. cara penyelesaian damai atau bersahabat.

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga

yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan

arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan

dalam menyelesaikan sengketasengketa internasional. Penyerahan suatu

sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu

compromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah

lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian

sebelum sengketanya lahir (clause compromissoire). Penyelesaian sengketa

internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa

internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang

memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-
pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan

prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui

sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Hal-hal yang penting dalam

arbitrase adalah :

11

 Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase,

dan

 Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum. (Burhan Tsani,

1990; 211)

Secara esensial, arbitrase merupakan prosedur konsensus, karenanya

persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase. Arbitrase

terdiri dari seorang arbitrator atau komisi bersama antar anggota-anggota yang

ditunjuk oleh para pihak atau dan komisi campuran, yang terdiri dari orang-
orang yang diajukan oleh para pihak dan anggota tambahan yang dipilih

dengan cara lain. Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim”

atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau

dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut

dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat:

1. persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase;

2. metode pemilihan panel arbitrase;

3. waktu dan tempat hearing (dengar pendapat);

4. batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan, dan;

5. prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk

mencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214)

12

b. penyelesaian yudisial.

Penyelesaian yudisial adalah suatu cara penyelesaian sengketa

internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana

mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan

internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisisal dalam

masyarakat internasional adalah Internatonal Court Of Justice.

Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usahaa penyesuaian pendapat

antara pihak-pihak yang bersengketa secara kekeluargaan. Rujuk dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

1. Negoisasi, yaitu perundingan antara pihak yang bersengketa sebagai sarana

uuntuk menetapkan sikap tentang masalah yang disengketakan.

2. Mediasi, yaitu bantuan jasa baik dari pihak ketiga. Dalam mediasi peran pihak

ketiga akan lebih aktif, misalnya mempertemukan pihak-pihak yang yang

bersengketa, memberikan saran-saran agar sengketa dapat diselesaikan secara

damai dan sebgainya.

3. Konsiliasi, dapat diartika secara luas dan secara sempit. Secara luas adalah

penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga tidak memihak. Sedangkan secara

sempit konsiliasi berarti penyerahan sengketa pada suatu panitia. Panitia

tersebut menyelidiki persengketaaan antara kedua belah pihak kemudian akan

memberikan usul. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya

13

lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian

sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk

oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc

(sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratanpersyaratan

penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah

mengikat para pihak.

4. Melalui penitia penyelidik, panitia penyelidik brtugas mengadakan

penyelidikan kepastian peristiwa dan kemudian menyiapkan penyelesaian

yang disepakati.

d. penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB

Untuk menyelesaiakn sengketa secara damai, PBB dapat menempuh

melalui dua jalan, yaitu melalui poloik (dilakukan oleh Majelis Umum dan

Dewan Keamanan PBB), dan secara hukum (dilakukan oleh Mahkamah

Sengketa yang penyelesaiannya ditangani oleh Dewan Keamanan

digolongkan menjadi :

1. Sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Setelah melalui beberapa pertimbangan, Dewan Keamana dapat

memberikan rekomendasi ara yang tepat untuk menyelesaiakan sengketa.

14

2. Peristiwa ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi.

Dalam peristiwa ini, Dewan Keamanan berwenang merekomendasikan

cara-cara guna memulihkan perdamaian dan keamanan.

e. Melalui peradilan internasional

Penyelesaian sengketa melalui peradilan internasional adalah penyelesaian

secara hukum internasional. Peradilan internesional tidak hanya diselenggarakan

oleh Mahkamah Internasional tapi juga oleh badan peradilan internasional lain

dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa..

2. penyelesaian sengekta internasional dengan cara

1. blokade masa damai

Blokade adalah pengepungnan wilayah untuk memutuskan hubungan

wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar, misalnya

pengepungan suatu kota atau pelabuhan.

2. Pertikaian Senjata

Adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan denga tujuan

menundukkan lawan dan menetapkan pernyaratan damai secara sepihak.

Adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan

yang melanggar hukum dari negara lawan dari suatu pertikaian. Misalnya

pemboikotan barang, dll.

15

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Hubungan antar negara yang melahirkan Hukum Internasional sangat banyak

bermanfaat bagi negara-negara yang mengadakan hubungan internasional. Ternyata

hukum internasional juga banyak dilanggar oleh negara-negara yang mengadakan

hubungan internasional. Sengketa internasional dapat diselesaikan denga cara damai,

dan juga ada beberapa negara yang memilih jalan kekerasan.

 Secara pribadi maupun sebagai bangsa Indonesia haruslah dapat memberikan

kontribusi secara aktif dan perdamaian dunia. Sikap positif ini harus dapat kita

tunjukkan apabila kita sebagai negara berdaulat terlibat suatu sengketa dengan negara

lain diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Namun demikian, lebih jauh kita

berharap agar jangan sampai ada persengketaan.

Semoga makalah ini dapat diterima oleh semua pihak. Kami sebagai

penyusun mengaharapkan pembaca supaya dapat mengkritik makalah ini untuk

tujuan membangun . Karena kami yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan

makalah ini. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat baik untuk penyusun

16

DAFTAR PUSTAKA

Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni,

Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta :

Penerbit Liberty.

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Buku 2 (terj), (Jakarta: Sinar Grafika,

1992), hal. 98. Lihat juga Boer Mauna, Hukum Internasional, (Bandung:

Alumni, 2000), hal. 12-13. Lebih lanjut mengenai pandangan Kelsen ini dapat

di lihat dalam beberapa tulisan Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar

Ilmu Hukum Normatif, hal. 353. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,

hal. 511. Ibid, hal. 97.

Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9,

Putra Abardin.

Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju,

Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum

Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Soekanto, Soerjono,.(1993) Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung:

Citra Aditya.

17

MAKALAH HUKUM ADAT "ASAS-ASAS HUKUM ADAT"

MAKALAH HUKUM ADAT

“ASAS-ASAS HUKUM ADAT“

DISUSUN OLEH : RISPAL GUNAWAN

NIM : 2014021079

 

  

DOSEN PENGAMPU : MUHAMMAD LARONI, SH, MH.

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PAMULANG

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan.

Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini

Penyusun

Pamulang, Februari 2016

	i

 

                                                 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................... i

DAFTAR ISI........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang........................................................................................ 1

B Tujuan Penulisan...................................................................................... 2
C. Manfaat Penulisan .................................................................................. 2

BAB II

HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A.  Istilah Hukum Adat................................................................................ 3

B.  Unsur Hukum Adat................................................................................ 4

C.  Definisi Hukum Adat............................................................................. 6

D.  Masyarakat Hukum Adat

BAB III

HUKUM ADAT SEBAGAI SEGI (ASPEK) KEBUDAYAAN....................... 13

BAB IV

PENUTUP
A. Kesimpulan............................................................................................. 18

B. Saran....................................................................................................... 18

	ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Di zaman yang serba canggih ini terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara asia lainnya seperti jepang sebagai negara yang hampir sama dalam latar ideologi yaitu adanya sumber dimana  peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembangserta dipertahankan dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tersebut dan dijadikan sebagai acuan (pedoman).

Latar belakang dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memahami istilah dan penerapan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat, serta sebagai implementasi sosial dan kekerabatan dalam lingkungan masyarakat. Khususnya masyarakat indonesia yang masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam hingga saat in menjadi pedoman yang tak bisa dipisahkan dengan hukum yang berlaku sekarang ini. Maka dari itu mari simak beberapa istilah dari “ASAS-ASAS HUKUM ADAT”.

2.      Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini  adalah untuk mengetahui:

-          Istilah Hukum Adat

-          Unsur Hukum Adat

-          Definisi Hukum Adat

-          Masyarakat Hukum Adat

-          Hukum Adat Sebagai Segi (Aspek) Kebudayaan

3.      Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk menambah  referensi mengenai mata kuliah HUKUM ADAT serta untuk memenuhi persyaratan nilai.

BAB II

HUKUM ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A.    Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda adatrecht. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakain istilah itu, kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah terknis juridis. Dalam perundang-undangan, istilah adatrecht itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Belanda.

                 Tetapi pada permulaan abad ke-20 lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilahadatrecht makin sering dipakai dalam literatur tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, Scheuer. Sesudah jilid I dari buku Van Vollenhoven, “Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie” diterbitkan maka tiada lagi  buku mengenai hukum asli di Indonesia yang memakai istilah lain daripada adatrecht untuk menyatakan hukum adat.

                 Dikalangan orang banyak hanya terdengar kata “adat” saja. Kata “adat” ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Dalam bahasa Indonesia dan berbagai macam suku golongan dipakai istilah yang bermacam-macam, seperti di daerah Gayo “odot”, Jawa Tengah dan Jawa Timur “adat/ngadat”, di daerah Minangkabau: “lambago” atau adat lembaga, kadang-kadang dipertentangkan antara adat dan lembaga, yaitu “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan “lembaga” tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum, di daerah Minahasa dan di Maluku terdengar istilah adat kebiasaan, di daerah Batak Karo istilah “adat” jarang sekali terdengar, disitu dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.

B.     Unsur Hukum Adat

Van den Berg adalah orang yang mengemukakan sebuah teori sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pengertian, dalam praktek dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua abad yang lampau, bahkan pada permulaan abad ini. Van den Berg datang dengan teori receptio in complexu. Menurut teori ini, maka adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Lebih jelasnya jadi, hukum dari agama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu.

Pendapan Van den Berg ini mendapat tentangan keras, dari antara lain Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama Islam, yaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubunganya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahwa agama adalah suatu inneelijke belevenis, yaitu suatu kepercayaan dan kehidupan batiniah.

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje itu. Menurut Ter Haar hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam. Di Minangkabau hukum waris adalah tetap asli, yaitu suatu himpunan norma-norma  yang cocok dengan susunan dan struktur masyrakat Minangkabau. Akan tetapi Van Vollenhoven memberi ketegasan dan keterangan atas hal yang amat penting, dalam jilid II buku adatrecht diterangkan bahwa hal tersebut harus ditelaah dengan jalan meninjau sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama sedang berkembag di tanah Arab, zaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umajjah dipihak yang satu dan golongan Madinah dipihak yang lain.

Tegasnya dapat kita tarik kesimpulan dan ajaran bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi oleh hukum Islam. Dengan kata lain hukum adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya dibeberapa daerah saja. Maka yang dimaksud dengan “Hukum Adat” adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memeberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di Kota maupun dan lebih-lebih di Desa.

C.    Definisi Hukum Adat

Suatu definisinya hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Penyelidikan masih berjalan terus dan belum selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan, masih juga suatu pengertian pokok dan menyeluruh telah diperlukan. Hukum adat bisa dikatakan tertulis atau tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja dan hukum rakyat dan seterusnya.

Namun beberapa pandangan mengenai “hukum adat” itu perlu, sebab istilah “hukum adat” seringkali menimbulkan salah paham.

Penjelasan mengenai apa  itu hukum adat dapat disimpulkan melalui pendapat menurut Soepomo dan Hazairin, bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama llain, baik  yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena di anut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakt itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari Lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

Jangan pernah mengira bahwa hukuman atas pelanggaran hanya berupa keputusan penguasa adat atau hakim. Hukuman dapat juga berupa celaan, tidak diajak bicara, tidak diberi tempat dalam upacara desa, diusir atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat hukum dan lain sebaginya.

D.    Masyarakat Hukum Adat

Lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lemabaga hukum tentang jual beli barang, lembaga hukum tentang milik tanah dan lain-lain. Struktur masyarakat dapat menentukan system hukum yang berlaku dimasyarakat itu. Paling terasa gunanya mempelajari masyarakat adat  itu, jika kita hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut adat, dibidang pertalian sanak sanak (keluarga) menurut adat dan dibidang waris menurut  adat.

Perumusan Teer Haar dapat dijelaskan bahwa masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Masyarakat hukum atau persekutuan hukum merupakan faktor terpenting unutk menentukan struktur hukum adat positif.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut asas keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis ini, akan mengenal tiga macam pertalian keturunan, yaitu

1.    Pertalian keturunan menurut garis laki-laki hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Batak, orang Bali, orang Ambon.

2.    Pertalian keturunan menurut garis perempuan - hal ini terdapat dalam mayarakat hukum adat orang Minangkabau, orang Kerinci, orang Semendo.

3.    Pertalian keturunan menurut garis ibu bapak – hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak di Kmalimantan, orang Jawa.

Masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan atas pertalian keturunan menurut garis laki-laki, masyarakat hukum adat kebapaan dengan msyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian menurut garis perempuan, masyarakat hukum adat keibuan, terbagi dalam kestuan-kesatuan yang terkecil disebut dan dapat dikatakan “kecil” dan tidak “terkecil” karena kesatuan yang terkecil adalah apa yang dalam bahasa belanda disebut gezin, yang terdiri atas ayah, ibu dan anak.

        Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak, masyarakat hukum adat keibu-bapaan adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya manarik garis keturunan melalui garis ayah, ibu dan kedua dinilai serta diberi derajat yang sama.

        Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis alternerend adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun melalui garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendo rajo-rajo (rejang).

        Masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis dubbel-unilateral adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin-menjalin dan hal itu sesuai pndangan dari mereka yang bersangkutan dan tergantung pada hal apakah ia laki-laki atau perempuan.

        Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu, dan oleh karena itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial :

1.    Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan system kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama yang merupakan satu kesatuan, satu tata-susunan, yang tertentu, bak keluar maupun kedalam. Contoh : desa-desa di Jawa dan Bali.

2.      Masyarakat hukum  wilayah (persekutuan desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorialnya melingkupi beberapa masyarakat hukum desa dan masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Contoh : kuria di Angkola dan Mandailing.

3.      Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang tutorialnya, yang dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu. Contoh : portable (perserikatan huta-huta) di Tapanuli.

Segala aktivitas masyarakat hukum desa dipusatkan kepada kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengatahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya itu-oleh sebab itu kepala desa juga kepala adat.

Aktivitas kepala adat umumnya dibagi dalam tiga bidang, yaitu :

1.      Urusan tanah

2.      Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakt hukum desa berjalan sebagaimana mestinya, supaya mencegah adanya pelanggran hukum (preventive)

3.      Usaha yang tergolong dalam penyelanggaraan hukum untuk mengembalikan (memulihkan) tata tertib sosial dan tata tertib hukum serta keseimbangan menurut ukuran-ukuran yang bersumber pada pandangan yang reigio-magis)

Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa faktor territorial, ikatan antara orang dengan tanah, bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan masyarakat hukum desa. Juga faktor genealogis adalah suatu faktor penting dan turut menentukan. Lambat laun kelompok itu menetap disuatu daerah tertentu  dan timbulah ikatan baru, yaitu ikatan antara kelompok itu dengan tanah yang dialaminya. Timbulah faktor territorial. Proses teritorialisasi ini pada saat sekarang hampir punah dan pada saat itu proses ini berjalan dipengaruhi oleh banyak hal seperti perkembangan kerohanian serta pandangan-pandangan terhadap alam sekitar, pengaruh ini adalah pengaruh yang bersifat timbal-balik.

BAB III

HUKUM ADAT SEBAGAI SEGI (ASPEK) KEBUDAYAAN

Penyelidikan van Vollenhven serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada wilayah Repbuklik Indonesia, akan tetapi sampai pada kepulauan Nusantara kita. Dalam wilayah yang sangat luas ini, hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib antara manusia, yang sama bergaul didalam suatu masyarakat, agar terhindar dari segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancan. Inilah suatu kenyataan umum diseluruh dunia. Dimana ada masyarakat, disana ada hukum adat.

               Hukum yang terdapat disetiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi cerminnya. Hukum tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan geestesstructuur masyarakat yang bersangkutan mempunyai sifat dan coraknya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan. Von Savigny, mengajarkan bahwa hukum mengikuti Volksgeist dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena Volkgeist masing-masing  masyarakat berlain-lainan. Sama dengan hukum adat di Indonesia, hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Jadi, kita tidak boleh meninjau  hukum adat Indonesia terlepas dari apa yang dinamakaan Von Savigny, Volksgeist, geestesstructuur, grondstructuur masyarakat Indonesia, dari sudut cara berfikir yang khas orang Indonesia  yang terjelma dalam hukum adat itu.

     Tidak semua perubahan dalam jiwa  dan sturktur masyarakat merupakan perubahan fundamental, yang melahirkan suatu jiwa dan stuktur yang baru dalam masyarakat. Msyarakat merupakan susatu yang kontinu. Masyarakt berubah , tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang lama. Walaupun ada perubahan, masih ada beberapa hal-hal yang diteruskan. Jadi dalam suatu masyarakt terdapatlah realitas bahwa sesuatu proses yang mengatur kembali yang lama dan menghasilkan sinteste dari yang lama dan baru sesuai kehendak, kebutuhan, cara hidup dan pandangan hidup suatu rakyat. Mengenai perkembangan hukum, perubahan dari yang lama dan lahirnya yang baru, sintese dari yang lama dan yang baru, dari zaman ke zaman, von Savigny mengatakan bahwa perkembangan hukum itu bagi rakyat yang bersangkutan adalah des leben der Nation selbest.

               Hukum adat merupakan suatu segi kebudayaan Indonesia, adalah pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitas orang dan masyarakat Indonesia yang mendasari hukum adat tersebut. F. D. Hollemen, yang pernah menjabat menjadi guru besar dalam mata pelajaran hukum adat di Liden dan menjadi pengganti van Vollenhoven disana, dalam pidato inaugurasinya yang berjudul De Commune trek in het Indonesische Rechtsieven, menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan, yaitu sifat religio magis, sifat komun, sifat contant dan sifat konkret.

               Religio magis sebenarnya merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogis, animise, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain. Karena pada dasarnya orang Indonesia berfikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga yang gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar kecil dan  benda-benda yang berbentuk luar biasa dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan.

               Hal yang kedua yaitu sifat komun adalah suatu segi  atau corak yang khas dari suatu mayarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehar-hari masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat-masyarakat semacam, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu. Holleman, yang pendapatnya dikutip oleh koentjaraningrat mengemukakan bahwa sifat komunal dalam hukum adat yang berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum.

               Juga sifat contant, yang dalam bahasa Indonesia contant berarti sifat tunai yang mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga, adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis yang artinya berdiri sendiri. Dengan demikian, dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang-terima secara contant itu, adalah diluar akibat-akibat dan memang tidak bersangkut paut atau bersebab akibat menurut hukum.

               Sifat keempat yaitu konkret yang artinya dalam alam berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis dan lain-lain).

Jadi, dapat disimpulakan lagi bahwa hukum adat itu erupakan suatu segi dari kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia, suatu saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

Demikian ringkasan saya yang berbentuk makalah ini mengenai sifat-sifat umum hukum adat sebagai suatu kebudayaan yang diperkenalkan oleh berbagai penulis. Walaupun beberapa pendapat yang berlainan, namun tegaslah bahwa dalam usaha mengetahui lembaga-lembaga hukum adat Indonesia dan dalam mempelajarinya dengan cermat. Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu segi dari kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia.

B.       SARAN

Dalam penyusunan makalah ini, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan dalam pembuatan makalah ini baik dari isi maupun sistematika penulisan. Tidak ada gading yang tidak retak, saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk perbaikan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik lagi untuk kedepannya.